Apr 06, 2010 · [1].Saat ini keberadaan bank syariah di Indonesia telah di atur dalam Undang-undang yaitu UU No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan. Hingga tahun 2007 terdapat 3 institusi bank syariah di Indonesia yaitu Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri dan Bank Mega Syariah.
Peranan MUI dan Metodologi Istinbat Fatwa dalam Undang ... Indonesia dalam aspek agama Islam melalui peruntukan undang-undang No.21/2008 Tentang Perbankan Syariah. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis peranan yang dimainkan oleh MUI dalam konteks undang-undang yang baharu ini dan metodologi istinbat fatwa yang digunakan dalam pengeluaran fatwa. Metodologi penyelidikan yang digunakan Ikhtisar Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan ... Ikhtisar Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah 1 PENDAHULUAN Undang undang No. 21 tahun 2008 yang disahkan pada tanggal 16 Juli 2008 memiliki beberapa ketentuan umum yang menarik untuk dicermati. Ketentuan umum dimaksud (Pasal 1) adalah merupakan sesuatu yang baru dan akan memberikan implikasi tertentu, meliputi: 1. AKUNTANSI PERBANKAN SYARIAH - IAI Global
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN … perlu membentuk Undang-Undang tentang Perbankan Syariah. Mengingat: 1. Pasal 20 dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah ruu bank syariah - KEMENKUMHAM c. bahwa pengaturan mengenai Perbankan Syariah di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 belum spesifik, oleh karena itu bagi Perbankan Syariah perlu dibuat ketentuan-ketentuan khusus dalam suatu undang-undang tersendiri; d. (PDF) STUDI ANALISIS PEMBENTUKAN UNDANG- UNDANG …
Sistem perbankan di Indonesia mengalami perubahan sistem, dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998, yang merubah Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992. Pada tahun 2008 dalam perbankan Indonesia hadir perbankan syariah dengan disahkannya Undang – undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. NOMOR 10 TAHUN 1998 TENTANG PERUBAHAN ATAS … UU No 10 th 1998 ttg Perubahan UU No 7 th 1992 ttg Perbankan Compiled by: 21 Yayasan Titian 1 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 1998 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1992 TENTANG PERBANKAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. Undang-Undang Terkait Bank Indonesia - BERANDA HUKUM Ikhtisar Undang-undang Republik Indonesia No.21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah (pdf) 3. Undang-Undang No. 24 Tahun 1999. (PDF) Undang-Undang No.25 Tahun 2003 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Pengertian Bank Syariah, Prinsip, Produk, Tujuan dan Fungsi
Perkembangan Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah ...
4. Bank adalah bank sebagaimana dimaksud dalam Undang-. Undang mengenai perbankan dan Undang-Undang mengenai perbankan syariah. 5. Keberadaan Undang-Undang tersebut telah mendukung kinerja perbankan syariah di perbankan syariah; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang -7E62-4408-89BB-B87DE482D7D0/27761/OutlookBS2013seminar1.pdf, diakses Pengaturan mengenai perbankan syariah pada waktu itu masih terbatas hanya mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992. Tentang Perbankan dan UU ini terdiri dari 70 pasal dan dibagi menjadi 13 bab. Industri perbankan syariah berkembang lebih cepat setelah keluarnya Undang-Undang No 21. Tahun 2008 The Islamic economic development has strengthened the role of syariah banking 34 Zulhairi Hasan, Undang-Undang Perbankan Syariah: Titik Temu Hukum